PP Manajemen ASN Dikebut Kemenpan RB
Pemerintah fokus untuk merekrut lebih banyak guru dan tenaga kesehatan untuk mencapai ASN 2024.
Pencapaian ASN 2024 merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk membentuk komposisi jabatan yang terhormat.
UU No. 20 tahun 2023 menetapkan bahwa pengisian jabatan terhormat harus selesai pada akhir tahun 2024.
Namun, sayangnya, posisi kehormatan bukan prioritas utama dalam implementasi ASN 2024.
Prioritas utama dalam implementasi ASN 2024 adalah fokus pada pelayanan dasar.
Pemerintah saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen ASN yang merupakan turunan dari UU No. 20 Tahun 2023.
Dalam proses penyusunannya, Menpan RB telah meminta saran dan masukan dari DPD RI dan RPP tentang Manajemen ASN yang timbul dari UU No. 20 Tahun 2023 dijadwalkan akan selesai pada 30 April 2024.
Salah satu isu utama yang dibahas dalam RPP ASN adalah pengaturan non-ASN (honorer) yang masih berlangsung.
Dalam pembahasan RPP ASN yang didukung oleh DPD RI, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjabarkan beberapa langkah kebijakan pemerintah terkait dengan pengaturan tenaga honorer yang masih dalam proses penyelesaian.
"Salah satu isu utama yang dibahas adalah pengaturan tenaga honorer/non-ASN yang ada saat ini dan kami mengapresiasi masukan-masukan dari teman-teman di DPD," ujar Anas dalam rapat kerja dengan Komite DPD RI pada Selasa (14).
Selain itu, Anas juga menyampaikan arah kebijakan pemenuhan ASN untuk tahun 2024 yang berfokus pada empat hal dalam melakukan transformasi tata kelola ASN.
Arah kebijakan pemenuhan ASN pemerintah tahun 2024 berfokus pada empat hal
- 1. Pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan
- Implementasi ASN 2024 berfokus pada guru dan tenaga kesehatan. Hal ini dikarenakan peran guru dan tenaga kesehatan tidak dapat digantikan oleh teknologi digital.
- 2. Mengoptimalkan pengangkatan tenaga non-ASN,
- 3. pemerintah mengatasi, sejauh mungkin, masalah tenaga non-ASN di lembaga-lembaga publik; dan
- 3. mengisi tenaga teknis lainnya, terutama untuk CPNS dan PPPK, sesuai dengan prioritas nasional dan kapasitas daerah
- 4. mengurangi rekrutmen untuk posisi-posisi yang terdampak transformasi digital.
Ini adalah empat kebijakan pemerintah untuk mencapai ASN di tahun 2024. Demikianlah informasi mengenai PP Manajemen ASN Dikebut Kemenpan RB semoga bermanfaat.