Presiden Jokowi, PPPK Dapat Pensiun Seperti Pegawai Negeri Sipil di Indonesia
Begitu juga jika PPPK bisa pensiun dari pemerintah dan dijamin oleh UU ASN No. 20 Tahun 2023, istrinya akan merasa bahagia.
Dengan adanya jaminan pensiun ini, pemerintah ingin menyetarakan PPPK dan pegawai pemerintah di Indonesia.
Manfaat yang diberikan oleh UU ASN No. 20 Tahun 2023 tidak hanya sampai disitu.
Selain jaminan pensiun, PPPK akan memiliki hak yang setara dengan PNS Indonesia.
Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai ASN tanpa memberikan pengecualian bagi PPPK dan PNS Indonesia telah terwujud.
Sebelum disahkannya UU No. 20 Tahun 2023, payung hukum bagi PPPK dan PNS di Indonesia adalah UU No. 5 Tahun 2014 tentang PPPK.
Berdasarkan UU ini, kesenjangan antara PPPK dan PNS di Indonesia sangat jelas.
Namun, kini UU ASN No. 20 Tahun 2023 telah mengangkat derajat PPPK ke level yang sama dengan PNS di Indonesia.
PPPK mendapatkan jaminan yang sama dengan PNS Indonesia, tidak hanya dalam hal hak jaminan pensiun.
Menurut UU ASN No. 20 Tahun 2023, baik PPPK maupun PNS Indonesia berhak atas penghargaan yang sama, termasuk:
- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 31 Oktober 2023.
- UU ASN ini menggantikan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang sebelumnya berlaku.
- UU ASN ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, kesejahteraan, dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.
- Salah satu perubahan yang terkait dengan UU ASN ini adalah kesetaraan hak antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- Dengan UU ASN ini, PPPK juga berhak mendapatkan jaminan pensiun yang sebelumnya hanya dimiliki oleh PNS.
- Jaminan pensiun untuk PPPK akan diberikan melalui skema defined contribution, yaitu sistem di mana peserta harus menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk diinvestasikan dalam instrumen investasi dan diakumulasikan selama masa kerja sampai dengan saat pensiun.
- Sumber pembiayaan jaminan pensiun untuk PPPK akan berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran pegawai ASN yang bersangkutan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun untuk PPPK akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).
Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda.