Nusron Wahid: PDIP Solo Desak Gibran Mundur karena Ada yang Ingin Kuasai Solo
Nusron menduga ada pihak yang ingin memanfaatkan permintaan mundur itu untuk mengambil alih kekuasaan di Solo dan mempengaruhi birokrasi untuk kepentingan politik mereka. Nusron mencontohkan kasus serupa yang terjadi di Boyolali.
"Itu permintaan politis dan mengada-ada, tidak ada pekerjaan terbengkalai. Kami justru menduga, ujung-ujungnya permintaan mundur agar yang meminta bisa leluasa berkuasa di Solo dan menggerakkan birokrasi untuk kepentingan politik. Seperti kejadian di Boyolali," ujar Nusron dalam keterangan tertulis, Jumat (19/1/24).
Nusron juga menilai permintaan mundur itu sebagai upaya untuk mengganggu konsentrasi Gibran yang merupakan cawapres nomor urut 2. Nusron menegaskan bahwa Gibran tidak melanggar peraturan dengan cuti berkampanye, karena ia masih memiliki wakil wali kota yang juga kader PDIP.
"Harusnya tidak terjadi kemandekan akibat cuti yang hanya sebentar. Kan ada wakil wali kota yang juga kader PDI Perjuangan. Harusnya ini menjadi kesempatan untuk pembuktian diri," tutur Nusron.
Nusron yakin bahwa masyarakat Solo tetap mendukung Gibran yang telah membangun Solo dengan baik dalam dua tahun terakhir. Nusron meminta masyarakat Solo bersabar dan menunggu Gibran kembali memimpin Solo setelah pilpres selesai.
"Saya yakin masyarakat Solo satu suara dengan Mas Gibran yang sudah membangun Solo luar biasa dalam dua tahun ini. Dan sebentar lagi akan ada wali kota Solo lagi yang menjadi pimpinan nasional setelah Pak Jokowi. Mari bersabar sebulan lagi, itu pun Mas Wali tidak cuti setiap hari," kata Nusron.
Nusron menantang Fraksi PDIP Solo untuk membuktikan apakah Gibran telah melanggar peraturan dengan cuti berkampanye. Nusron menegaskan bahwa cuti berkampanye adalah hal yang wajar di tahun politik.
"Jika bersikeras juga meminta Mas Wali mundur, baiknya buktikan apakah yang dilakukan Mas Gibran melanggar peraturan yang ada. Namanya juga tahun politik, musim kampanye. Masa ga boleh cuti sebentar," pungkas Nusron.